Partai Berkarya Bereaksi Atas Pernyataan PDIP

Partai Berkarya Bereaksi Atas Pernyataan PDIP

Banyak Bonus Menanti Anda, Hanya Dengan Bergabung Bersama Kami. Silahkan Saja Langsung Klik Disini Untuk Dapatkan Bonus Yang Melimpah Dari Kami

Partai Berkarya Bereaksi Atas Pernyataan PDIP – PDI Perjuangan menyetempel Presiden ke-2 RI Soeharto jadi guru korupsi. Pastinya, banyak partisan The Smiling General tak terima dengan cap itu.

Pengakuan calon presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto, berubah menjadi awalan. Prabowo berkata bab korupsi di Indonesia yg terlampau kritis seperti kanker tingkat 4. Ia mau merubahnya apabila berubah menjadi presiden.

” Korupsi di Indonesia sangat kritis. Ini yg menyebabkan kerusakan hari depan kita, ” kata Prabowo kala berubah menjadi pembicara di The World in 2019 Gala Dinner di Grand Hyatt Hotel, Singapura, Selasa (27/11/2018) .
Bereaksi atas hal semacam itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menyikapi pengakuan Prabowo bab korupsi di Indonesia. Menurut dia, Soeharto, yg notabene sempat berubah menjadi mertua Prabowo, merupakan pengajar penyelewengan duwit rakyat.

Klaim Bonus Deposit 10% Dan Seterusnya, Bonus Cashback 5% Tiap Minggunya, Bonus Rollingan 0.7%, Bonus Referensi Teman 5% Hanya Dengan Deposit 50 Ribu

Lihat Kontak Kami Klik Disini :

” Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai sama Tap MPR Nomer XI Tahun ’98 itu eks presiden Soeharto serta itu merupakan eks mertua Pak Prabowo, ” kata Basarah terhadap wartawan di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018) .
Partai Berkarya bereaksi. Tidak cuman adalah partisan Prabowo Subianto, Berkarya merupakan partai yg di pimpin Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) . Pastinya elite Berkarya tak terima Soeharto distempel jadi guru korupsi oleh PDIP.

” Jangan sampai menzalimi serta mencicip Pak Harto begitu. Kami anak ideologis beliau di Partai Berkarya tak terima, ” kata Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang kala dihubungi, Rabu (28/11/2018) .
Sekjen Berkarya itu berasumsi gak sempat ada bukti yg menjelaskan Soeharto mengerjakan korupsi. Tidak hanya itu, Tap MPR 11/1998 terkait Penegakan Hukum Pidana Korupsi tak menunjuk ke Soeharto dengan cara pribadi.

” Lihatlah dengan cara verbal, tak menunjuk ke pribadi Pak Harto. Beliau peletak basic pembangunan serta kita nikmati saat ini. Bangsa yg besar merupakan bangsa yg menjunjung banyak pahlawan serta pendahulunya, ” tambah Andi.

Tap MPR Nomer XI Tahun 1998 terkait Penyelenggara Negara yg Bersih serta Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme dimanfaatkan buat menegakkan hukum pada tersangka pidana korupsi. Mengambil buku ‘Hari-hari Paling akhir Jejak Soeharto Sehabis Lengser, 1998-2008’ karya detikcom Files, Tap MPR itu mengontrol terkait penyelenggaraan negara yg bersih serta bebas KKN yg mengharuskan pengusutan eks presiden Soeharto serta kroninya. Ada banyak kata Soeharto dalam Tap MPR itu merupakan hasil kompromi PPP serta Golkar disaat MPR di pimpin Harmoko.

” Usaha pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme mesti dilaksanakan dengan cara tegas pada siapa juga, baik petinggi negara, eks petinggi negara, keluarga, serta kroninya atau pihak swasta/konglomerat, termasuk juga eks presiden Soeharto, dengan terus melihat prinsip praduga gak bersalah serta hak-hak asasi manusia, ” demikian bunyi Clausal 4 Tap MPR Nomer XI Tahun 1998. Melalui Tap MPR itu, seakan Soeharto berubah menjadi nama khusus yg butuh disorot dalam pemberantasan korupsi.
Ada juga partai penggabungan Prabowo, ialah PKS, yg mempersilakan publik menilainya partai manakah yg kepala daerahnya sangat banyak terjebak korupsi. PKS sama pendapat dengan Prabowo kalau korupsi di Indonesia kritis serta tidaklah ada perubahan dalam pemberantasannya.

” Masalah ini memberikan kalau program Revolusi Mental yg diusung dalam kampanye Pak Jokowi tidak sukses memajukan tabiat antikorupsi di warga, ” ujarnya.

Basarah dari PDIP bicara kembali. Menurut dia, Jokowi udah memberikan kapabilitas kepemimpinan mengontrol negara. Dengan kepemimpinan Jokowi, penyelenggara negara tak sekorup sebagaimana pada jaman Soeharto.

” Bila semangat penyelenggara negaranya, dalam masalah ini merupakan presiden, ada sosok yg korup, sosok yg mau memperkaya diri pribadi, sosok yg mau memperkaya, menguntungkan golongannya sendiri, saya sangat percaya prinsipil ekonomi yg demikian itu bakal hancur, ” kata Basarah.

Partai Gerindra memperingatkan PDIP biar introspeksi diri saja dibanding dengan mengungkit korupsi saat waktu lalu. Soalnya, korupsi udah ada sejak mulai era dahulu, bahkan juga sejak mulai awal kemerdekaan. Tetapi saat ini malahan banyak kader PDIP yg dicokok KPK.

” Selayaknya PDIP introspeksi. Asumsikan, berapakah banyak kader PDIP diamankan KPK. Hampir tiap-tiap bulan kita dengar kader PDIP diamankan KPK, ” ujar anggota Tubuh Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade.